Masa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berlangsung selama 2 Periode berturut dengan dua wakil presiden yang menjabat. Pada periode Pertama, SBy didampingi oleh Yusuf Kalla sedangkan Periode II didampingi oleh Budiyono.
Presiden Susilo Bambang udhoyono
Fungsi politik adalah melakukan perumusan kehendak/kemauan dari Negara (the formulation of the will of the state). Dengan demikian politik itu bersangkut paut dengan Negara dan dengan sendirinya juga bersangkut paut dengan pemerintahan dan kekuasaan. Sebaliknya dengan fungsi, Administrasi Negara merupakan usaha-usaha melaksanakaan kehendak dari pada Negara (the execution of the will of the state).
Layaknya seorang pemimpin, SBY banyak mendapatkan penilaian, kesan dan kritik publik. Dalam berbagai media dan kesan banyak pengamat, SBY adalah sosok pemimpin yang peragu, lamban dan tidak desisive. Oleh karena itu, menurut mereka, SBY dianggap tidak cocok untuk meminpin negara yang masih tertimpa krisis seperti Indonesia.
seorang presiden, harus mempunyai segudang kualitas, seperti handal menangani kebijakan, sigap dalam mengambil keputusan, judgment yang matang, intelektualitas yang tinggi, inovatif, berani mengambil resiko, adaptif, naluri yang tajam, kepedulian terhadap masalah, tangguh mental, mau interospeksi dan belajar dari kesalahan, mampu menentukan prioritas, gigih mencari solusi, mampu memabaca perubahan zaman dan tren dunia, mampu beradaptasi, akhlak yang baik, dan lain-lain.
Jika kita dapat mengenal baik dan dekat dengan pemimpin kita sangatlah mudah mengetahui bagai mana sepak terjang pemimpin kita itu dalam kinerja pemerintahannya, tetapi lain halnya dengan mengenal hanya menggunakan rasa praduga dan isu politik yang menjatuhkannya, kesan negatif terhadap kepemimpinan SBY seperti peragu dan lamban tidak akan ada lagi. Yang terjadi justeru sebaliknya, kita akan berpandangan bahwa SBY adalah sosok pemimpin yang mempunyai leadership type yang kokoh dan pemimpin yang mempunyai kualitas yang mapan.
Kualitas itu bisa dilihat saat dia menyelesaikan berbagai persoalan yang menimpa negeri ini. Dalam menyelesaikan masalah Tsunami di Aceh, seumpamanya, dia menanganinya dengan tepat dan cepat. Dia meninjau langsung kelapangan saat ada bencana. Pada saat terjadi bencana Tsunami tersebut, SBY berada di Nabire Papua yang tertimpa Gempa lebih dulu. SBY langusng terbang ke Aceh setelah mendengar berita bencana yang meluluhlantahkan Aceh tersebut
Dalam hal ini penulis merangkum perjalanan politik sepak terjang Dr.H.Susilo Bambang Yudhoyono. Bagaimana beliau selama dua periode memimpin indonesia ini yang penduduknya kaya akan budaya dan adat, yang wilayah teroterialnya berupa nusantara kaya akan kekayaan alam dan tidak luput juga kaya akan perpolitikannya karna diera pemerintahan SBY ini keran demokrasi sangatlah terbuka lebar bagi rakyatnya yang pada akhirnya adalah salah satu menjadi faktor kaya akan perpolitikannya.
B. Rumusan Masalah
1. Apa pengertian Politik?
2. Bagaimana jalannya demokrasi pada masa pemerintahan SBY?
3. Apa saja kekurangan dari sistem demokrasi pada masa pemerintahan SBY?
4. Bagaimana jalannya pemerintahan pada masa SBY?
5. Bagaimana politik luar negeri Indonesia pada masa pemerintahan SBY?
C. Tujuan Penulisan Makalah
1. Mengetahui pengertian politik
2. Mengetahui bagaimana jalannya demokrasi pada masa pemerintahan SBY
3. Mengetahui apa saja kekurangan dari sistem demokrasi pada masa pemerintahan SBY
4. Mengetahui bagaimana jalannya pemerintahan pada masa SBY
5. Mengetahui bagaimana politik luar negeri Indonesia pada masa pemerintahan SBY
BAB II
PEMBAHASAN
A. Pengertian Politik
Pemikiran mengenai politik di dunia barat banyak dipengaruhi oleh Filsuf Yunani Kuno seperti Plato dan Aristoteles yang beranggapan bahwa politik sebagai suatu usaha untuk mencapai masyarakat yang terbaik. Usaha untuk mencapai masyarakat yang terbaik ini menyangkut bermacam macam kegiatan yang diantaranya terdiri dari proses penentuan tujuan dari sistem serta cara-cara melaksanakan tujuan itu.
Berikut ini adalah pengertian dan definisi politik menurut beberapa ahli:
IBNU AQIL
“Politik adalah hal-hal praktis yang lebih mendekati kemaslahatan bagi manusia dan lebih jauh dari kerusakan meskipun tidak digariskan oleh Rosulullah S.A.W”
ROD HAGUE
“Politik adalah kegiatan yang menyangkut cara bagaimana kelompok-kelompok mencapai keputusan-keputusan yang bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha untuk mendamaikan perbedaan-perbedaan diantara anggota-anggotanya”
ANDREW HEYWOOD
“Politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala komflik dan kerjasama”
CARL SCHMIDT
“Politik adalah suatu dunia yang didalamnya orang-orang lebih membuat keputusan – keputusan daripada lembaga-lembaga abstrak”.
LITRE
“Politik didefinisikan sebagai ilmu memerintah dan mengatur Negara”
ROBERT
“Definisi politik adalah seni memerintah dan mengatur masyarakat manusia”
Dari pengertian beberapa ahli diatas dapat disimpulkan bahwa politik adalah segala sesuatu yang erat kaitannya dengan masalah kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan publik dan alokasi atau distribusi.
B. Demokrasi Pada Masa Pemerintahan SBY
Indonesia adalah Negara yang menganut sistem demokrasi pancasila. Dalam arah kebijakan pembangunan Indonesia dibawah pemerintahan SBY baik jangka panjang maupun menengah, pemerintah berupaya mengajak segenap komponen bangsa untuk bersama-sama menyukseskan program-program dan kebijakan pemerintah.
Berbicara mengenai pembangunan perekonomian Nasional, perlu upaya penataan system pemerintahan yang demokratis, beretika, santun, dan berkeadilan. Ciri Negara maju adalah demokrasi yang berjalan tertib. Demokrasi adalah sebuah sistem politik yang meletakkan kekuasaan tertinggi pada aspirasi mayoritas masyarakat. Di pemerintahan SBY, kita melihat betapa proses demokrasi berjalan lancar. Pesta demokrasi dalam pemilu presiden, memberikan signal positif bahwa pemerintahan yang dipimpin SBY-Budiono berhasil mengawal agenda reformasi demokrasi berjalan direl yang tepat.
Olehnya itu, seluruh masyarakat Indonesia di negeri ini berperan serta dalam pesta demokrasi memilih pemimpin yang bervisi memberantas korupsi, selalu bekerja keras. Sistem demokrasi harus terus digelorakkan. Merawat system ini pun berada di pundak masyarakat Indonesia.
Demokrasi adalah instrument untuk mensejahterakan segenap rakyat Indonesia. Hal ini ditandai dengan solidaritas dan kepedulian, kebersamaan, kekompakkan, dalam mendukung pemimpin yang telah dipilih masyarakat dalam partisipasi pesta demokrasi pemilu presiden.
Demokrasi dalam pemerintahan SBY, memberikan ruang yang maksimal kepada semua elemen masyarakat yang tergabung dalam Ormas, LSM, Lembaga, Komunitas, Mahasiswa untuk mengekspresikan pendapat dan inovasinya kedalam sistem pembagunan Indonesia.
Demokrasi kita telah berjalan maju, meski dalam perjalanan kerap kali mengalami benturan, hambatan, bahkan diciderai oleh pelaku demokrasi itu sendiri. Media sebagai pilar ke tiga demokrasi yang ikut meramaikan sosialisasi peran dan fungsi demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, juga harusnya mampu menjadi benteng akal sehat, pencetus, pelopor, pengawal, proses demokrasi yang sehat dan bermartabat. Di bawah kepemimpinan SBY, kita mampu bersama-sama untuk ikut melebur mewujudkan cita-cita membangun Indonesia lebih ramah, lebih sejahterah dan lebih bermartabat.
C. Kekurangan Sistem Demokrasi Pada Masa Pemerintahan SBY
Di era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono SBY), kebebasan demokrasi diakui, tapi hukum tidak tegak. Akibatnya semua serba transaksional dan korupsi kian jadi.“Sekarang ini dimana-mana serba korupsi dan serba dibeli. Itu karena demokrasi tanpa disertai penegakan hukum. Sekarang justru kekuasaan mengangkangi hukum,”.
Dalam kondisi seperti inilah, Gerakan Indonesia Bersih (GIB) terus-menerus mengajak masyarakat untuk jangan sampai terlupa dengan kasus-kasus besar korupsi, seperti skandal Bank Century, mafia pajak, dan lainnya. Untuk itu, mengadakan kegiatan untuk mengangkat buku-buku yang membongkar korupsi besar di negeri ini untuk diadili dalam suatu Mahkaham Intelektual (MI).
MI ini gagasan aktivis GIB untuk melawan korupsi. MI didesain mirip pengadilan sebagai forum pertanggung jawaban publik mengenai korupsi dan penyalahgunaan wewenang para pejabat publik.
Sementara itu, pakar politik dari UI Boni Hargens menyatakan, sekarang ini sudah begitu banyak kritik keras disampaikan, tapi semuanya lewat begitu saja. “Sekarang sudah sampai pada kata-kata sudah tak bermakna lagi. Semua sudah keluar, tapi tidak ditanggapi untuk perbaikan negara.”
D. Jalannya Pemerintahan Pada Masa SBY
Dibanding presiden sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tercatat paling banyak membongkar-pasang menterinya. Era Presiden Megawati tidak terjadi pergantian menteri. Masa sebelumnya ketika dipimpin Abdurahman Wahid dari 26 Oktober 1999-Mei 2000 terjadi pergantian lebih dari lima menteri.
Presiden SBY tercatat lima kali melakukan reshuffle kabinet. Berikut lima pergantian itu:
1. 5 Desember 2005
Pergantian pertama Kabinet Yudhoyono, ketika itu mencoba merespons kritik masyarakat yang menilai kinerja para menterinya lambat. Namun Presiden mempertahankan menteri hasil koalisi meskipun berkinerja biasa saja.
“Kapal harus berlayar. Yang tidak ada gunanya kita ganti dengan awak yang lain. Ini fair, adil. Ini etika pemerintahan,” SBY menjelaskan langkah pergantian kabinetnya.
Sementara itu, Partai Golkar yang diwakili Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono cukup senang karena Presiden memenuhi permintaannya. “Silakan reshuffle,” kata Agung, “tapi jangan untuk yang dari Golkar, yaitu Aburizal Bakrie dan Fahmi Idris.” Dalam pergantian ini Sri Mulyani ditunjuk memimpin Kementerian Keuangan.
Ø Menteri Koordinator Perekonomian Boediono menggantikan Aburizal Bakrie
Ø Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Aburizal Bakrie menggantikan Alwi Shihab
Ø Menteri Perindustrian Fahmi Idris menggantikan Andung Nitimiharja
Ø Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman Soeparno menggantikan Fahmi Idris
Ø Menteri Negara Kepala Bappenas Paskah Suzetta menggantikan Sri Mulyani Indrawati
Ø Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menggantikan Jusuf Anwar
2. 7 Mei 2007
Yang mengejutkan dalam pergantian kali ini adalah terdepaknya Yusril Ihza Mahendra dari kursi Menteri Sekretaris Negara. Yusril ketika itu merupakan tokoh penting yang turut membantu SBY dalam pemilihan presiden 2004. Pergantian dikritik pendukung Yusril. Ali Mochtar Ngabalin bersuara keras. “Sebagai pemegang saham seri A, bahkan A utama, kami percaya Presiden dan wakilnya tidak menzalimi PBB,” ujarnya. Dia juga tidak puas kabar pencopotan Yusril disampaikan melalui Sudi Silalahi.
Menteri baru:
– Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal
– Menteri Hukum dan HAM Andi Mattalata
– Menteri Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Lukman Edy
– Menteri Komunikasi dan Informatika Muhammad Nuh
– Menteri Dalam Negeri Mardiyanto
– Jaksa Agung Hendarman Supandji
Menteri beralih posisi:
– Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil
– Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa
Menteri yang lengser:
– Hamid Awaludin (Menteri Hukum dan HAM)
– Yusril Ihza Mahendra (Menteri Sekretaris Negara)
– Sugiharto (Menteri Negara BUMN)
– Saifullah Yusuf (Menteri Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal)
– Abdul Rahman Saleh (Jaksa Agung
3. 20 Mei 2010
Pergantian kali ini hanya satu posisi. Menteri Keuangan Sri Mulyani digantikan oleh Agus Martowardojo. Pergantian Sri Mulyani menyusul pengunduran dirinya dari jabatan Menteri Keuangan. Pada kuliah umum tentang “Kebijakan Publik dan Etika Publik” di Ritz-Carlton, Sri Mulyani mengutarakan alasan pengunduran dirinya. “Sumbangan saya sebagai pejabat publik tak lagi dikehendaki dalam situasi politik di mana perkawinan keputusan itu begitu sangat dominan,” ujarnya.
Sri Mulyani menambahkan, “Orang bilang kartel, saya bilang itu kawin.”. Dia juga tidak merasa kalah dengan mengundurkan diri.
4. 17 Oktober 2011
Dalam pergantian kali ini, menurut pengamat politik Komaruddin Hidayat, presiden seperti tersandera oleh partai politik. Hasilnya adalah perombakan kabinet yang kompromistis.
“SBY ingin menunjukkan bahwa dia menanggapi kritik masyarakat tapi tetap mengakomodasi orang-orang partai,” ujar Rektor UIN Syarif Hidayatullah itu. Kontroversi yang dapat dilihat masyarakat, Presiden tetap mempertahankan menteri yang diduga terlibat korupsi seperti Andi Mallarangeng dan Muhaimin Iskandar.
Ø Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin menggantikan Patrialis Akbar
Ø Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar menggantikan E.E. Mangindaan
Ø Menteri BUMN Dahlan Iskan menggantikan Mustafa Abubakar
Ø Menteri Perumahan Rakyat Djan Farid menggantikan Suharso Monoarfa
Ø Menteri Perdagangan Gita Wiryawan menggantikan Mari Elka Pangestu
Ø Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Marciano Norman menggantikan Sutanto
5. 15 Januari 2013
Pergantian diawal tahun 2013 merupakan efek ditetapkannya Andi Mallarangeng menjadi tersangka kasus Hambalang. Andi langsung mengundurkan diri dari jabatnnya. Roy Suryo Notodiprojo dilantik sebagai pengganti Andi pada 15 Januari.
E. Politik Luar Negeri Indonesia Pada Masa Pemerintahan SBY
Politik luar negeri sebuah negara merupakan suatu bentuk siasat yang digunakan suatu negara dalam berhubungan dengan negara lain untuk dapat mencapai kebijakan luar negeri sesuai dengan kepentingan nasionalnya. Politik luar negeri yang dianut setiap negara terhadap negara lain berbeda- beda sesuai dengan kepentingan nasional masing- masing.
Memahami haluan dan bentuk politik luar negeri suatu negara terutama negara sendiri merupakan suatu hal yang perlu dilakukan agar mampu melakukan analisis kebijakan secara efektif dan efisien. Kamis, 16 Februari 2012 lalu diadakan sebuah seminar mengenai politik luar negeri Indonesia di Auditorium Nurcholish Madjid Universitas Paramadina dengan narasumer utama Dr. Santo Darmosumarto yang merupakan Pembantu Asisten Staf Khusus Hubungan Internasional Presiden Repulik Indonesia.
Dalam seminar yang bertajuk Politik Luar Negeri Indonesia di bawah Pemerintahan Presiden SBY’ ini disampaikan mengenai konteks politik luar negeri RI yang menyangkut aspek domestik dan aspek kawasan. Dalam aspek domestik termasuk pula mengenai reformasi dan demokrasi. Semakin stabil dan terkonsolidasi demokrasi di Indonesia, maka akan semakin terbukanya kesempatan tumbuhnya Islam berdampingan dengan modernitas. Demokrasi yang berhasil di Indonesia akan memicu demokrasi di negara- negara lain pula. Demokratisasi dalam politik luar negeri RI digalakkan melalui peran DPR RI dan juga melalui civitas akademika serta seluruh anggota masyarakat.
Dalam hal ini peran pers dan media massa yang terbuka sangat besar dalam hal pembentukan opini publik agar masyarakat memahami perkembangan luar negeri dan arah perspektif luar negeri terhadap Indonesia. Masyarakat juga mampu memberi masukan atas isu hubungan internasional yang perlu diperhatikan Indonesia. Keberadaan otonomi daerah yang berhasil juga mampu menjadi media promosi Indonesia yang mencerminkan dan membutuhkan koordinasi antar instansi pemerintahan yang baik.
Pertumbuhan ekonomi yang pesat di Indonesia juga tengah menjadi sorotan di mata internasional. Saat ini, Indonesia menduduki posisi ke- 3 sebagai negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi terpesat di Asia setelah RRT dan India. Indonesia juga telah berhasil beberapa kali membuktikan ketahanan ekonominya dalam menghadapi keadaan kritis terutama beberapa waktu lalu saat krisis global berlangsung. Hal ini dalam konteks regionalisme internasional, Indonesia telah menjadi salah satu bukti kebangkitan negara- negara Asia, konstelasi negara G- 20 dan ASEAN sebagai poros utama kawasan. Sebagai bukti bahwa kini Indonesia dipandang aman oleh pihak internasional ialah bahwa Indonesia pada tahun 2011 lalu berhasil menjadi tuan rumah bagi East Asia Summit (KTT Asia Timur) yang menjembatani kepentingan negara- negara Asia Timur dan Asia Tenggara.
Saat ini dengan adanya perubahan hubungan dengan negara- negara barat dan perubahan dengan negara- negara komunis maupun mantan komunis, maka terdapat pula perubahan isu- isu yang menjadi konsentrasi utama. Pemerintah Indonesia kini mengarahkan politik luar negerinya kepada isu- isu demokrasi, HAM, lingkungan hidup, ketahanan pangan, krisis energi dan krisis utang di Eropa.
Pendekatan politik luar negeri yang dilakukan oleh Presiden SBY memiliki beberapa ciri sebagai berikut:
· Opportunity Driven, yaitu mendayagunakan segala kesempatan yang ada secara optimal.
· Win Win Solution, yaitu memberikan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak.
· Constructive, yaitu bahwa Indonesia akan berperan dalam kegiatan- kegiatan yang mendorong terciptanya kestabilan regional.
· Rasional dan Pragmatis, yaitu menggunakan rasio dalam berpikir dan perimbangan keputusan serta berpikir secara pragmatis atau manfaat.
· Soft Power, yaitu mengandalkan dan mempelajari cara- cara halus dalam melakukan diplomasi seperti yang dilakukan di negara- negara Canada, Norwegia dan Australia.
· Personal, yaitu pendekatan yang dilakukan terhadap pemimpin tiap- tiap negara untuk mengamil hati dan menjalin persahabatan.
Dengan pendekatan yang dianut tersebut, maka Presiden SBY menerapkan politik luar negeri yang konstruktif untuk membangun stabilitas nasional dan internasional dengan membawa semboyan All Directions Foreign Policy (Politik luar negeri ke segala arah). Hal ini berarti bahwa Indonesia tidak hanya memihak ke satu pihak saja, sesuai dengan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Selain itu, Indonesia juga menganut paham A Million Friends, Zero Enemy yang artinya merangkul sebanyak- banyaknya kawan dengan menggunakan soft power sehingga meminimalisir kemungkinan adanya musuh. Harapan- harapan terhadap politik luar negeri Indonesia dibangun dengan sistem bridge builder, consessus builder dan resolusi conflict.
Instrumen- instrumen yang digunakan Indonesia dalam melaksanakan politik luar negeri antara lain ialah partisipasi Indonesia dalam forum- forum kawasan maupun internasional seperti ASEAN, PBB, G-20, APEC, ASEM maupun WTO. Di samping itu kunjungan kenegaraaan beragai kepala negara asing ke Indonesia juga mencitrakan semakin bertumbuhnya kepercayaan internasional terhadap Indonesia dan semakin banyak hubungan bilateral yang mampu dijalin pemerintah Indonesia dengan luar negeri.
Selain aspek negara dan pemimpin, masyarakat juga mampu berpartisipasi dalam politik luar negeri Indonesia yaitu dengan turut serta dalam erbagai program pertukaran belajar dan budaya. Hal ini menunjukan diplomasi yang dilakukan melalui soft power.
Dampak dan realisasi dari berbagai bentuk kebijakan politik luar negeri terseut ialah bahwa saat ini Indonesia merupakan poros kekuatan ASEAN dan menjadi Co- Chair pada New Asia- Africa Strategic Partnership. Selain itu, dialog intensif yang terjalin dengan negara- negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan Australia juga membuka lebih mudahnya terjadi perlindungan hukum agi warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Perbaikan citra Indonesia sebagai negeri yang damai, indah dan kaya budaya juga mampu memberi sumbangsihnya tersendiri terutama dalam bidang kepariwisataan.
Dalam menjalankan strategi politik luar negeri, keberadaan Departemen Luar Negeri saja tidaklah cukup. Saat ini terdapat suatu badan yang bergerak secara khusus dalam hal hubungan luar negeri Indonesia yaitu Staf Khusus Presiden bidang Hubungan Internasional. SKP- HI memiliki misi dan tugas, yaitu:
1. Memberi layanan kepada Presiden RI
2. Melakukan koordinasi dan kerjasama erat
3. Memberi informasi, analisis mengenai isu- isu dari bidang hubungan internasional
4. Mempromosikan Presiden RI sebagai “Internasional Statesman”
5. Meningkatkan kapasitas politik luar negeri bebas aktif Indonesia
6. Meningkatkan peran dan relevan Indonesia di kawasan dunia
7. Mempromosikan pemahaman dan dukungan dari komunitas internasional
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Peningkatan citra pemerintah ini tampak senada dengan bertahannya citra Presiden dan tingkat kebanggaan publik terhadapnya. Dengan kata lain, keberadaan dan setting politik Presiden sejauh ini masih menjadi kekuatan penopang wibawa pemerintahan di mata masyarakat. Jajak pendapat menunjukkan citra Presiden pada triwulan ini cukup tinggi, yakni 54,5 persen, jauh di atas citra pemerintahan sebesar 39,2 persen. Posisi itu bisa menjadi berubah dengan sejumlah perkembangan terbaru.
Persoalan pertama terkait keputusan SBY merangkap jabatan publik dengan jabatan di Partai Demokrat. Keputusan ini juga bertolak belakang dengan visi SBY yang ingin menjadikan Demokrat partai modern yang bebas kultus individu dan patronase politik. Jajak pendapat memperlihatkan sebagian besar Politisi mengkhawatirkan rangkap jabatan akan cenderung merugikan kepentingan publik. Selain itu, lebih dari separuh responden juga pesimistis keputusan SBY efektif mengembalikan elektabilitas Demokrat pada Pemilu 2014.
Kinerja Presiden juga akan disorot terkait persoalan laten, yakni belum beresnya pembenahan institusi negara, khususnya yang berimplikasi pada ”ketegangan” di berbagai level antara TNI dan Polri. Posisi kelembagaan yang tak kunjung mapan, terutama dalam konteks reformasi TNI-Polri, akan memicu konflik yang makin terbuka dan vulgar.
Sejauh mana pemerintahan SBY memenuhi kebutuhan, menyelesaikan persoalan, dan mengembalikan rasa keadilan publik akan memengaruhi rapor kinerja pemerintahan SBY di tahun terakhir masa pemerintahan SBY.
DAFTAR PUSTAKA
Faisal, Sanafiah. 1989. Sistem Politik Indonesia, CV. Rajawali. Jakarta
Karim M, Rusli. 1991. Perjalanan Partai Politik di Indonesia : Sebuah Potret Pasang Surut, CV. Rajawali. Jakarta.
LP3ES. 1995. Analisa Kekuasaan Politik di Indonesia, PT. Pustaka LP3ES Indonesia. Jakarta
http://www.presidenri.go.id/
http://id.wikipedia.org/wiki/Politik_Indonesia
