Teori Pengeluaran Pemerintah

Teori Pengeluaran Pemerintah-Pengertian Dan Ruang Lingkup
Pengertian Pengeluaran pemerintah, yaitu merupakan alokasi anggaran yang disusun dalam anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) atau Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). dimana Setiap tahunnya ke berbagai sektor atau bidang dengan tujuan untuk mensejahtrakan rakyat/masyarakat melalui bermacam-macam program yang telah dibuat. Pengeluaran pemerintah berperan untuk mempertemukan permintaan masyarakat dengan penyediaan sarana dan prasarana yang tidak dapat dipenuhi oleh swasta. (Suparmoko, 1998).

-Sedangkan pengeluaran sendiri dapat di kelompokkan dalam dua golongan ruang lingkup yaitu sebagai berikut :

1. Pengeluaran Rutin

Pertama adalah Pengeluaran rutin adalah pengeluaran yang secara rutin setiap tahunnya dilakukan oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan dan pemeliharaan roda pemerintahan, yang terdiri dari : Belanja pegawai, yaitu untuk pembiayaan gaji pegawai termasuk gaji pokok dan tunjangan. Belanja barang, yaitu untuk pembelian barang-barang yang digunakan untuk penyelenggaran pemerintah sehari-hari, subsidi, pembayaran angsuran dan bunga utang. Belanja pemeliharaan, yaitu pengeluaran untuk memelihara agar milik atau kekayaan pemerintah tetap terpelihara secara baik. Belanja perjalanan, yaitu untuk perjalanan kepentingan penyelenggaran pemerintah.

Pengeluaran rutin memegang peran penting untuk menunjang kelancaran mekanisme sistem pemerintah serta upaya peningkatan efisiensi dan produktifitas, yang pada gilirannya akan menunjang tercapainya sasaran dan tujuan setiap tahap pembangunan.

2. Pengeluaran Pembangunan

Kedua, Pengeluaran pembangunan merupakan pengeluaran yang dilakukan pemerintah untuk pembangunan fisik dan non fisik dalam rangka menambah modal masyarakat. Contoh pembangunan fisik adalah pembangunan jalan, jembatan, sekolah dan rumah sakit.

Sedangkan pembangunan non fisik seperti pelaksanaan program pengentasan kemiskinan. Pengeluaran pembangunan ditujukan untuk membiayai program-program pembangunan sehingga anggarannya selalu disesuaikan dengan dana yang dimobilisasi. Dana ini kemudian dialokasikan pada berbagai bidang sesuai dengan prioritas yang telah direncanakan.
Pengeluaran yang dilakukan pemerintah menunjukkan perannya dalam perekonomian dalam rangka mencapai kondisi masyarakat yang sejahtra. Ada pun Pemerintah memiliki 4 peran yaitu sebagai berikut :

1. Peran alokasi, yakni peran pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi agar pemanfaatannya bisa optimal dan mendukung efisiensi produksi. Atau suatu pembangunan yang prioritas di lakukan terlebih dahulu.
2. Peran distributif, yakni peran pemerintah dalam mendistribusikan sumber daya, dengan hasil ekonomi secara adil dan wajar. Melalui kebijakan fiscal, pemerintah dapat mengubah posisi distribusi pendapatan. Salah satu caranya adalah dengan menerapkan system pajak progresif yaitu beban pajak yang lebih besar dikenakan bagi orang kaya dan relative lebih rendah bagi orang miskin, yang disertai dengan subsidi kepada kelompok miskin. Melalui subsidi pemerintah secara tidak langsung bisa mempengaruhi distribusi pendapatan melalui kebijakan anggaran misalnya dengan memberikan kredit perumahan murah untuk golongan berpendapatan rendah, subsidi pupuk untuk para petani.
3. Peran stabilitatif, yakni peran pemerintah dalam memelihara stabilitas perekonomian. Yang mana pemerintah diharapkan mampu membuat kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk mengendalikan goncangan ekonomi yang berlebihan. Misalnya pemerintah berupaya menjaga terpeliharanya tingkat kesempatan kerja yang tinggi, tingkat harga yang relative stabil dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup memadai.
4. Peran dinamisator, yakni peran pemerintah dalam menggerakkan proses pembangunan ekonomi agar lebih cepat tumbuh, berkembang dan maju.

Sebahagian dari pengeluaran pemerintah adalah untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan. Membayar gaji pegawai-pegawai pemerintah, membiayai sistem pendidikan dan kesehatan rakyat, membiayai perbelanjaaan untuk angakatan bersenjata, dan membiayai berbagai jenis infrastruktur yang penting artinya dalam pembangunan adalah beberapa bidang penting yang akan dibiayai pemerintah. perbelanjaan-perbelanjaan tersebut akan meningkatkan pengeluaran agregat dan mempertinggi tingkat kegiatan ekonomi negara. (sukirno, 2006:168)

Adapun penentu-penentu pengeluaran pemerintah:

Jumlah pengeluaran pemerintah yang akan dilakukan dalam suatu periode tertentu tergantung kepada banyak faktor. Yang terpenting diantaranya:

1. Proyeksi jumlah pajak yang diterima
Salah satu faktor yang penting dalam menentukan besarnya pengeluaran pemerintah adalah jumlah pajak yang diramalkan. Dalam menyusun anggaran belanjanya pemerintah harus terlebih dulu membuat proyeksi mengenai jumlah pajak yang diterimanya. Makin banyak jumlah pajak yang dikumpulkan, makin banyak pula perbelanjaan yang akan dilakukan.

2. Tujuan-tujuan ekonomi yang ingin dicapai
Pemerintah penting sekali peranannya dalam perekonomian. Beberapa tujuan penting dari kegiatan pemerintah adalah mengatasi masalah pengaguran, terhidar infalasi dan mempercepat pembanguna ekonomi dalam jangka panjang. Untuk memenuhi tujua-tujuan tersebut sering sekali pemerintah membelanjakan uang yang jauh lebih besar dari pendapatan yang diperoleh oleh pajak.

3. Pertimbangan politik dan keamanan
Kekacauan politik, perselisihan diantara berbagai golongan masyarakat dan daerah sering berlaku di berbagai negara di dunia. Keadaan seperti itu akan menyebabkan kenaikan perbelanjaan pemerintah akan sangat besar, terutama apabila operasi militer perlu dilakukan.

-Teori-Teori Pengeluaran
Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, maka anggaran pengeluaran pemerintah yang harus membiayai barang dan jasa tersebut agar terlaksananya suatu kebijakan. Adapun teori pengeluaran juga dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu teori mikro dan teori makro, yaitu sebagai berikut :

1.Pengeluaran Pemerintah secara Mikro
Teori mikro mengenai pengeluaran pemerintah menyangkut faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya permintaan akan barang-barang publik dan faktor-faktor yang mempengaruhi tersedianya barang publik. Intraksi antara permintaan dan penawaran barang publik menentukan jumlah barang publik yang disediakan yang selanjutnya akan menimbulkan permintaan terhadap barang lain. Sebagai contoh, misalnya pemerintah akan membuat sebuah pelabuhan kapal laut yang baru. Pelaksanaan pembuatan pelabuhan ini akan menimbulkan permintaan akan barang lain yang dihasilkan oleh sektor swasta seperti, Semen, Baja, alat-alat Pengangkutan dan sebagainya.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengeluaran pemerintah yaitu :
a. Perubahan permintaan akan barang publik
b.Perubahan dari aktivitas pemerintah dalam menghasilkan barang publik
c. Perubahan kualitas barang publik
d. Perubahan harga faktor-faktor produksi

2.  Pengeluaran Pemerintah secara Makro
Adapun beberapa teori-teori pengeluaran pemerintah secara Makro, yaitu sebagai berikut :
a.Teori Keynes
Persamaan keseimbangan pendapatan nasional menurut Keyes adalah Y=C+I+G(X-M). dimana (Y) merupakan pendapatan nasional, (C) merupakan pengeluaran konsumsi dan (G) adalah pengeluaran pemerintah. Menurut Keynes, dengan membandingkan nilai (G) terhadap (Y) serta mengamati dari waktu ke waktu dapat diketahui seberapa besar kontribusi pengeluaran pemerintah dalam pembentukan pendapatan nasional.

b.Teori Rostow dan Musgrave
Teori ini dikemukakan oleh Rostow dan Musgrave yang   didasarkan pada pandangan mereka mengenai pengamatan terhadap pembangunan ekonomi di beberapa Negara. Model ini menghubungkan tahap-tahap pembangunan ekonomi dengan pengeluaran pemerintah. Yang terdiri dari tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut.

Pada tahap awal, persentase pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan nasional relatif besar. Hal ini karna pada tahap awal pemerintah harus menyediakan berbagai sarana dan prasarana, seperti pendidikan, kesehatan, tranfortasi dan sebagainya. Di tahap menengah, peran investasi pemerintah masih dibutuhkan namum investasi swasta semakin besar. Peran swasta yang semakin besar yang pada akhirnya membuat pemerintah harus menyediakan barang dan jasa publik lebih banyak dan lebih baik. Di tahap lanjut, aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke aktivitas-aktivitas social seperti program kesejahtraan di hari tua, pelayanan kesehatan masyarakat dan sebagainya.