Daftar isi
Permasalahan Pokok Pendidikan
Bab I. Pendahuluan
A. Latar Belakang
Pendidikan mempunyai tugas menyiapkan sumberdaya manusia yang unggul untuk pembangunan. Namun dewasa ini di Negara kita khususnya dalam bidang pendidikan masih belum menampakkan hasil yang maksimal, hal ini dikarenakan pendidikan selalu menghadapi masalah misalnya selalu terdapat kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan hasil yang dapat dicapai dari proses pendidikan itu sendiri.
Masalah yang dimaksud sebagai permasalahan pendidikan diantaranya yaitu :
- Masalah pemerataan pendidikan,
- Masalah mutu pendidikan,
- Masalah efisiensi pendidikan,
- Masalah relevensi pendidikan.
Dan keempat masalah tersebut akan dibahas dalam makalah ini beserta upaya yang diharapkan dapat menanggulanginya. Selain itu kenyataan semakin tertinggalnya pendidikan bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lain, harusnya membuat kita lebih termotivasi untuk berbenah diri. Banyaknya masalah pendidikan yang muncul ke permukaan merupakan gambaran praktek pendidikan kita serta teguran bagi Negara kita untuk berbenah diri.
B. Rumusan Masalah
- Apakah Permasalahan Pokok Pendidikan ?
- Apa saja Jenis-jenis Permasalahan Pokok Pendidikan ?
- Apakah Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Berkembangnya Masalah Pendidikan ?
- Apa saja Permasalahan Aktual Pendidikan dan Penanggulangannya ?
C. Tujuan
- Untuk mengetahui Permasalahan Pokok Pendidikan.
- Untuk mengetahui dan memahami Jenis-jenis Permasalahan Pokok Pendidikan.
- Untuk mengetahui Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Berkembangnya Masalah Pendidikan.
- Untuk mengetahui dan memahami Permasalahan Pokok Pendidikan dan Penanggulangannya.
D. Manfaat Penulisan Makalah
Berikut ini mengenai manfaat-manfaat yang dapat diambil dari penulisan makalah ini
- Membangun kualitas pendidikan kearah yang lebih baik.
- Menelaah masalah-masalah pendidikan yang dihadapi.
- Memberikan inovasi baru dalam menghadapi masalah pendidikan.
- Batu loncatan kepada pendidikan yang lebih baik.
- Membangun cara belajar yang lebih efektif.
Demikianlah manfaat-manfaat yang dapat diambil dari pembutaan makalah ini.
Bab II. Pembahasan
Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
Menurut H. Fuad Ihsan (2005: 1) menjelaskan bahwa dalam pengertian yang sederhana dan umum makna pendidikan sebagai “Usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada didalam masyarakat dan kebudayaan”. Usaha-usaha yang dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai dan norma-norma tersebut serta mewariskan kepada generasi berikutnya untuk dikembangkan dalam hidup dan kehidupan yang terjadi dalam suatu proses pendidikan sebagai usaha manusia untuk melestarikan hidupnya.
Disamping itu Jhon Dewey (2003:69)menjelaskan bahwa “Pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan-kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional kearah alam dan sesama manusia”. Sedangkan menurut J.J. Rousseau (2003: 69) menjelaskan bahwa “Pendidikan merupakan memberikan kita pembekalan yang tidak ada pada masa kanak-kanak, akan tetapi kita membutuhkanya pada masa dewasa”.
Dilain pihak Oemar Hamalik (2001: 79) menjelaskan bahwa “Pendidikan adalah suatu proses dalam rangka mempengaruhi siswa agar dapat menyesuaikan diri sebaik mungkin terhadap lingkungan dan dengan demikian akan menimbulkan perubahan dalam dirinya yang memungkinkannya untuk berfungsi secara kuat dalam kehidupan masyarakat”. Menurut Feni (2014: 13) “Pendidikan merupakan bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh orang dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai kedewasaanya dengan tujuan agar anak cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri tidak dengan bantuan orang lain”.
Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk memberikan bimbingan atau pertolongan dalam mengembangkan potensi jasmani dan rohani yang diberikan oleh orang dewasa kepada anak untuk mencapai kedewasaannya serta mencapai tujuan agar anak mampu melaksanakan tugas hidupnya secara mandiri.
B. Pembahasan
I. Permasalahan Pokok Pendidikan dan Penanggulangannya
Sistem pendidikan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sosial budaya dan masyarakat sebagai suprasistem. Pembangunan sistem pendidikan tidak mempunyai arti apa-apa jika tidak sinkron dengan pembangunan nasional. Kaitan yang erat antara bidang pendidikan sebagai sistem dengan sistem sosial budaya sebagai suprasistem tersebut dimana sistem pendidikan menjadi bagiannya, menciptakan kondisi sedemikian rupa sehinngga permasalahan intern sistem sisem pendidikan itu menjadi sangat kompleks. Artinya, suatu permasalahan intern dalam sistem pendidikan selalu ada kaitan dengan masalah-masalah di luar sistem pendidikan itu sendiri. Misalnya masalah mutu hasil belajar suatu sekolah tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial budaya dan ekonomi masyarakat di sekitarnya, dari mana murid-murid sekolah tersebut berasal, serta masih banyak lagi faktor-faktor lainnya di luar sistem persekolahan yang berkaitan dengan mutu hasil belajar tersebut.
Berdasarkan kenyataan tersebut maka penanggulangan masalah pendidikan juga sangat kompleks, menyangkut banyak komponen, dan melibatkan banyak pihak.
Pada dasarnya ada dua masalah pokok yang dihadapi oleh dunia pendidikan di tanah air kita dewasa ini, yaitu:
- Bagaimana semua warga negara dapat menikmati kesempatan pendidikan.
- Bagaimana pendidikan dapat membekali peserta didik dengan keterampilan kerja yang mantap untuk dapat terjun ke dalam kancah kehidupan bermasyarakat.
II. Jenis Permasalahan Pokok Pendidikan
Ada empat masalah pokok pendidikan yang telah menjadi kesepakatan nasional yang perlu diprioritaskan penanggulangannya. Masalah yang dimaksud yaitu:
- Masalah pemerataan pendidikan,
- Masalah mutu pendidikan,
- Masalah efisiensi pendidikan,
- Masalah relevansi pendidikan.
1. Masalah Pemerataan Pendidikan
Masalah pemerataan pendidikan adalah persoalan bagaimana sistem pendidikan dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh warga negara untuk memperoleh pendidikan, sehingga pendidikan itu menjadi wahana bagi pemabangunan sumber daya manusia untuk menunjang pembangunan.
Pada masa awalnya, di tanah air kita pemerataan pendidikan itu telah dinyatakan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1950 sebagai dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah. Pada Bab XI, Pasal 17 berbunyi:
Tiap-tiap warga negara Republik Indonesia mempunyai hak yang sama untuk diterima menjadi murid suatu sekolah jika syarat-syarat yang ditetapkan untuk pendidikan dan pengajaran pada sekolah itu dipenuhi.
Selanjutnya dalam kaitannya dengan wajib belajar Bab VI, Pasal 10 Ayat 1, menyatakan: “Semua anak yang sudah berumur 6 tahun berhak dan yang sudah berumur 8 tahun diwajibkan belajar di sekolah, sedikitnya 6 tahun lamanya.” Ayat 2 menyatakan: “Belajar di sekolah agama yang telah mendapat pengakuan mentri agama dianggap telah memenuhi kewajiaban belajar.”
Landasan yuridis pemerataan pendidikan tersebut penting sekali artinya, sebagai landasan pelaksanaan upaya pemerataan pendidikan guna mengejar ketinggalan kita sebagai bangsa yang pernah di jajah oleh bangsa lain.
Oleh karena itu, dengan melihat tujuan yang terkandung didalam upaya pemerataan pendidikan tersebut yaitu menyiapkan masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan, maka setelah pelaksanaan upaya pemerataan pendidikan terpenuhi, mulai diperhatikan juga upaya pemerataan mutu pendidikan.
Khusus untuk pendidikan formal atau pendidikan persekolahan yang berjenjang dan tiap-tiap jenjang memiliki fungsinya masing-masing maupun kebijaksanaan memperoleh kesempatan pendidikan pada tiap jenjang itu diatur dengan memperhitungkan faktor-faktor kuantitatif dan kualitatif serta relevansi yang selalu ditentukan proyeksikan secara terus menerus dengan saksama.
Khusus melalui jalur pendidikan luar sekolah usaha pemerataan pendidikan mengalami perkembangan pesat. Ada dua faktor yang menunjang yaitu perkembangan iptek yang menawarkan berbagai macam alternatif dan dianutnya konsep pendidikan sepanjang hidup yang tidak membatasi pendidikan hanya sampai pada usia tertentu dan tidak terbatas hanya pada penyediaan sekolah.
Pemecahan Masalah Pemerataan Pendidikan
Cara konvensional antara lain:
- Membangun gedung sekolah seperti SD Inpresatau ruangan belajar.
- Menggunakan gedung sekolah untuk double shift (sistem bergantian pagi dan sore).
Sehubungan dengan itu yang perlu digalakkan, utamanya untuk pendidikan dasar ialah membangkitkan kemauan belajar bagi masyarakat/keluarga yang kurang mampu agar mau menyekolahkan anaknya.
Cara inovatif antara lain:
- Sistem Pamong (pendidikan oleh masyarakat, orang tua dan guru) atau Inpacts System (Instructional Management by Parent, Communty and Teacher). Sistem tersebut dirintis di Solo dan didiseminasikan ke beberapa provinsi.
- SD kecil pada daerah terpencil.
- Sistem Guru Kunjung.
- SMP Terbuka (ISOSA – In School Out off School Approach).
- Kejar Paket A dan B.
- Belajar Jarak Jauh, seperti Universitas Terbuka.
2. Masalah Mutu Pendidikan
Mutu pendidikan dipermasalahkan jika hasil pendidikan belum mencapai taraf seperti yang diharapkan. Penetapan mutu hasil pendidikan pertama dilakukan oleh lembaga penghasil sebagai produsen tenaga terhadap calon luaran, dengan sistem sertifikasi. Selanjutnya jika luaran tersebut terjun ke lapangan kerja penilaian dilakukan oleh lembaga pemakai sebagai konsumen tenaga dengan sistem tes untuk kerja (performance test). Lazimnya sesudah itu masih dilakukan pelatihan/ pemagangan bagi calon untuk penyesuaian dengan tuntutan persyaratan kerja di lapangan.
Hasil belajar yang bermutu hanya mungkin dicapai melalui proses belajar yang bermutu. Jika proses belajar tidak optimal sangat sulit diharapkan terjadinya hasil belajar yang bermutu. Jika terjadi belajar yang tidak optimal menghasilkan skor ujian yang baik maka hampir dipastikan bahwa hasil ujian belajar tersebut adalah semu. Ini berarti bahwa pokok permasalahan mutu pendidikan lebih terletak pada masalah pemrosesan pendidikan. Selanjutnya kelancaran pemrosesan pendidikan ditunjang oleh komponen pendidikan yang terdiri dari peserta didik, tenaga kependidikan, kurikulum, sarana pembelajaran bahkan juga masyarakat sekitar. Seberapa besar dukungan tersebut diberikan oleh komponen pendidikan, sangat terkandung kepada kualitas komponen dan kerja samanya serta mobilitas komponen yang mengarah kepada pencapaian tujuan.
Masalah mutu pendidikan juga mencakup masalah pemerataan mutu. Di dalam Tap MPR RI 1998 tentang GBHN dinyatakan bahwa titik berat pembangunan pendidikan diletakkan pada peningkatan mutu setiap jenjang dan jenis pendidikan dan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan khususnya untuk memacu penguasaan ilmu pengetahuan dan tekhnologi perlu lebih disempurnakan dan ditingkatkan pengajaran ilmu pengetahuan dan matematika. (BP-7 Pusat 1989:68) umumnya kondisi mutu pendidikan di seluruh tanah air menunjukkan bahwa di daerah pedesaan utamanya di daerah terpencil lebih rendah daripada di daerah perkotaan. Acuan usaha pemerataan mutu pendidikan bermaksud agar sistem, pendidikan khususnya sistem persekolahan dengan segala jenis dan jenjangnya di seluruh pelosok tanah air (kota dan desa) mengalami peningkatan mutu pendidikan sesuai dengan situasi dan kondisinya masing-masing.
Pemecahan Masalah Mutu Pendidikan
Upaya pemecahan masalah mutu pendidikan dalam garis besarnya meliputi hal-hal yang bersifat fisik dan perangkat lunak, personalia, dan manjemen sebagai berikut:
- Seleksi yang lebih rasional terhadap masukan mentah, khususnya untuk SLTA dan PT.
- Pengembangan kemampuan tenaga kependidikan melalui studi lanjut, misalnya berupa pelatihan, penataran, seminar, kegiatan-kegiatan kelompok studi seperti PKG dan lain-lain.
- Penyempurnaan kurikulum, misalnya dengan memberi materi yang lebih esensial dan mengandung muatan lokal, metode yang menantang menggairahkan belajardan melaksanakan evaluasi yang beracuan PAP.
- Pengembangan prasarana yang menciptakan lingkungan yang tentram untuk belajar.
- Penyempurnaan saran belajar seperti buku paket, media pembelajaran dan peralatan laboratorium.
- Peningkatan administrasi manajemen khususnya yang mengenai anggaran.
- Kegiatan pengendalian mutu yang berupa kegiatan-kegiatan:
- Laporan penyelenggaraan pendidikan oleh semua lembaga pendidikan.
- Supervisi dan monitoring pendidikan oleh pemilik dan pengawas.
- Sistem ujian nasional/negara seperti Ebtanas, Sipenmaru/UMPTN.
- Akreditasi terhadap lembaga pendidikan untuk menetapkan status suatu lembaga.
3. Masalah Efisiensi Pendidikan
Masalah efisiensi pendidikan mempersoalkan bagaimana suatu sistem pendidikan mendayagunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan pendidikan. Jika penggunaannya hemat dan tepat sasaran dikatakan efisiensinya tinggi. Jika terjadi yang sebaliknya, efisiensinya berarti rendah.
Beberapa masalah efisiensi pendidikan yang penting ialah:
- Bagaimana tenaga kependidikan difungsikan.
- Bagaimana prasarana dan sarana pendidikan digunakan.
- Bagaimana pendidikan diselenggarakan.
- Masalah efisiensi dalam memfungsikan tenaga.
Masalah ini meliputi pengangkatan, penempatan, dan pengembangan tenaga kerja.
Masalah Efisiensi dalam Penggunaan Prasarana dan Sarana
Penggunaan prasarana dan sarana pendidikan yang tidak efisien bisa terjadi antara lain sebagai akibat kurang matangnya perencanaan dan sering juga karena perubahan kurikulum.
4. Masalah Relevansi Pendidikan
Masalah relevansi pendidikan mencakup sejauh mana sistem pendidikan dapat menghasilkan luaran yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan, yaitu masalah-masalah seperti yang digambarkan dalam rumusan tujuan pendidikan nasional.
Luaran pendidikan diharapkan dapat mengisi semua sektor pembangunan, yaitu yang beraneka ragam seperti sektor produksi, sektor jasa, dan lain-lain. Baik dari segi jumlah maupun dari segi kualitas. Jika sistem pendidikan menghasilkan luaran yang dapat mengisi semua sektor pembangunan baik yang aktual (yang tersedia) maupun yang potensial dengan memenuhi kriteria yang dipersyaratkan oleh lapangan kerja, maka relevansi pendidikan dianggap tinggi.
Sebenarnya kriteria relevansi seperti yang dinyatakan tersebut cukup ideal jika dikaitkan dengan kondisi sistem pendidikan pada umumnya dan gambaran tentang kerjaan yang ada antara lain sebagai berikut:
- Status lembaga pendidikan sendiri masih bermacam-macam kualitasnya.
- Sistem pendidikan tidak pernah menghasilkan luaran siap pakai. Yang ada ialah siap kembang.
- Peta kebutuhan tenaga kerja dengan persyaratannya yang dapat digunakan sebagai pedoman oleh lembaga-lembaga pendidikan untuk menyusun programnya tidak tersedia.
Dari keempat macam masalah pendidikan tersebut masing-masing dikatakan teratasi jika pendidikan:
- Dapat menyediakan kesempatan pemerataan belajar, artinya: Semua warga negara yang butuh pendidikan dapat ditampung dalam suatu satuan pendidikan.
- Dapat mencapai hasil yang bermutu, artinya: Perencanaan, pemrosesan pendidikan dapat mencapai hasil sesuai dengan tujuan yang telah di rumuskan.
- Dapat terlaksana secara efisien, artinya: Pemrosesan pendidikan sesuai dengan rancangan dan tujuan yang ditulis dalam rancangan.
- Produknya yang bermutu tersebut relevan, artinya: Hasil pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan.
C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Berkembangnya Masalah Pendidikan
Faktor-faktor yang mempengaruhi berkembangnya masalah pendidikan:
- Perkembangan Iptek dan Seni
- Laju pertumbuhan penduduk.
- Aspirasi Masyarakat.
- Keterbelakangan Budaya dan Sarana Kehidupan.
D. Permasalahan Aktual Pendidikan dan Penanggulangannya
1. Permasalahan Aktual Pendidikan di Indonesia
Pendidikan selalu menghadapi masalah, karena selalu terdapat kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan hasil yang dapat di capai dari proses pendidikan. Permasalahan aktual berupa kesenjangan-kesenjangan yang pada saat ini kita hadapi dan terasa mendesak untuk ditanggulangi.
Beberapa masalah aktual pendidikan yang akan dikemukakan meliputi masalah-masalah keutuhan pencapaian sasaran, kurikulum, peranan guru, pendidikan dasar 9 tahun, dan pendayagunaan teknologi pendidikan.
Masalah aktual tersebut ada yang mengenai konsep dan ada yang mengenai pelaksanaanya. Misalnya munculnya kurikulum baru adalah masalah konsep. Apakah kurikulum tersebut cukup andal secara yuridis (merupakan penjabaran undang-undang pendidikan) dan secara psikologis (berdasarkan hukum perkembangan peserta didik) atau tidak. Penjurusan yang berlaku cepat pada SMA misalnya, dianggap tidak mendasarkan diri pada proses kematangan anak. Konsep seperti itu bermasalah. Selanjutnya jika suatu kurikulum sudah andal, dapat dilaksanakan apa tidak. Jika tidak, timbullah masalah pelaksanaan atau masalah operasional. Misalnya konsep tentang Pendidikan Moral Pancasila yang tekanannya pada pendidik afektif, ternyata dalam pelaksanaannya menjadi pelajaran tentang pengetahuan Pancasila (meng-kognitifkan yang afektif) ini adalah contoh masalah operasional.
Perlu di pahami bahwa tidak semua masalah aktual tersebut merupakan masalah baru. Bahkan ada yang sudah lama. Sudah sejak lama masalah aktual itu kita sepakati untuk mengatasinya, tetapi dari tahun ke tahun hasilnya tetap sama. Contoh Pendidikan Moral Pancasila seperti yang telah diungkapkan tadi. Berikut ini masalah aktual tersebut:
- Masalah Keutuhan Pencapaian Sasaran.
- Masalah Kurikulum.
- Masalah Peranan Guru.
- Masalah Pendidikan Dasar 9 Tahun.
2. Upaya Penanggulangan
Beberapa upaya yang perlu dilakukan untuk menanggulangi masalah-masalah aktual seperti telah dikemukakan pada butir 1, antara lain sebagai berikut:
- Pendidikan efektif perlu ditingkatkan secara terprogram.
- Pelaksanaan kegaitan kurikuler dan ekstrakurikuler dilakukan dengan penuh kesungguhan dan diperhitungkan dalam penentuan nilai akhir ataupun kelulusan.
- Melakukan penyusunan yang mantap terhadap potensi siswa melalui keragaman jenis program studi.
- Pendidikan tenaga kependidikan (prajabatan dan dalam jabatan) perlu diberikan pelatihan khusus untuk menghasilkan guru-guru yang kompeten di bidangnya, oleh karena tenaga kependidikan khususnya guru menjadi penyebab utama lahirnya sumber daya manusia yang berkualitas. Misalnya melalui : PKG (Pusat Kegiatan Guru), MGBS (Musyawarah Guru Bidang Studi), dan MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) perlu ditumbuhkembangkan terus sebagai model pengembangan kemampuan guru.
Bab III. Penutup
A. Kesimpulan
Kesimpulan-kesimpulan yang dapat ditarik dari makalah ini adalah sebagai berikut.
- Dalam usaha pemerataan pendidikan, diperlukan pengawasan yang serius oleh pemerintah. Pengawasan tidak hanya dalam bidang anggaran pendidikan, tetapi juga dalam bidang mutu, sarana dan prasarana pendidikan. Selain itu, perluasan kesempatan belajar pada jenjang pendidikan tinggi merupakan kebijaksanaan yang penting dalam usaha pemerataan pendidikan.
- Pendidikan (dengan Bidang terkait) dalam usaha pengendalian laju pertumbuhan penduduk sangat diperlukan. Pelaksanaan program ini dapat ditingkatkan dengan mengkampanyekan program KB dengan sebaik-baiknya hingga pelosok negeri ini.
- Pelaksanaan program belajar dan mengajar dengan inovasi baru perlu diterapkan. Hal ini dilakukan karena cara dan sistem pengajaran lama tidak dapat diterapkan lagi.
- Sistem pendidikan Indonesia dapat berjalan dengan lancar jika kerja sama antara unsur-unsur pendidikan berlangsung secara harmonis. Pengawasan yang dilakukan pemerintah dan pihak-pihak pendidikan terhadap masalah anggaran pendidikan akan dapat menekan jumlah korupsi dana di dalam dunia pendidikan.
- Peningkatan mutu pendidikan akan dapat terlaksana jika kemampuan dan profesionalisme pendidik dapat ditingkatkan.
B. Saran
Sebagai mahasiswa khususnya calon pendidik, kita harus menyadari dan memahami berbagai macam permasalahan pendidikan yang terjadi di lapangan sehingga dapat merumuskannya serta mencari alternatif pemecahannya. Jadilah Mahasiswa sekaligus Calon Pendidik yang peka terhadap berbagai permasalahan pendidikan.
DAFTAR PUSTAKA
http://www.academia.edu/8140588/Makalah_Permasalahan_Pendidikan
http://digilib.unila.ac.id/8902/15/BAB%20II.pdf
Tirtaraharja, Umar dan Sulo, La. 2005. Pengantar Pendidikan. Jakarta: Depdiknas, PT Rineka Cipta.